Revisi UU KPK: Edisi Baru Drama Kolosal Wakil Rakyat

kpk

Gambar dari okezone.com

Bak Artis yang ingin tenar, para Anggota Dewan yang ‘Terhormat’ lagi-lagi membuat kehebohan di tanah air tercinta. Revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang akrab disebut UU KPK diwacanakan akan disahkan dalam Prolegnas tahun 2015.

Namun, jika diteliti lebih dalam lagi, RUU KPK yang seharusnya lebih memberikan ruang gerak kepada KPK ternyata disinyalir berisi peraturan yang membatasi gerak dari KPK itu sendiri. Betapa kita sebagai rakyat Indonesia sangat tercengang dengan wacana ini. Karena KPK adalah ujung tombak dan sebuah lembaga yang krusial dalam pemberantasan korupsi yang sudah mengakar di Indonesia.

RUU KPK yang seyogyanya menjadi tumpuan KPK dalam pemberantasan korupsi malah menjadi suatu pengikatan yang amat sangat mengganggu pemberantasan korupsi. Sehingga membuka bagi para koruptor untuk beraksi.

Berikut poin-poin dan penjelasan nya:

  1. Umur KPK dibatasi hanya 12 tahun

Pasal 5 dan Pasal 73 RUU KPK ini menyebutkan secara spesifik bahwa usia KPK hanya 12 tahun sejak RUU KPK disahkan. Ini adalah kiamat pemberantasan korupsi, bukan hanya bagi KPK tapi juga Bangsa Indonesia. Karena pendirian KPK adalah salah satu mandat reformasi dan publik berharap banyak terhadap kerja KPK. Pembubaran KPK secara permanen melalui RUU KPK yang disahkan akan menjadi lonceng peringatan yang baik untuk koruptor, tapi jadi penanda datangnya kiamat bagi publik dan agendapemberantasan korupsi.

Tenggat waktu 12 tahun tidak menjamin bahwa Indonesia akan bebas dari korupsi. 12 tahun yang akan diberikan untuk menjalankan tugas tidak akan efektif. Karena dalam kurun waktu 13 tahun saja, KPK belum dapat memberantas segala korupsi yang ada di Indonesia. Apabila kita perhatikan beberapa lembaga sejenis KPK yang berumur pendek dan pernah dibentuk di Indonesia, seperti Operasi Militer di tahun 1957, Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Operasi Tertib (Opstib) pada tahun 1977, Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 1987, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) tahun 2005. Semuanya tidak efektif dan tidak mampu menghadapi derasnya arus korupsi di tanah air tercinta ini yang sudah merajalela.

KPK adalah milik bangsa Indonesia, bukan orang per orang atau golongan. Agenda penguatan KPK agar tetap profesional dan independen adalah tanggungjawab kita bersama, agar KPK mampu menjawab harapan publik untuk menghapus tikus pemberontak di bangsa ini. Berkaca dari lembaga anti korupsi di dunia yang didukung penuh oleh pemerintah dan parlemennya, bahkan memasukkannya dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar), seperti Singapura (CPIB) yang dibentuk tahun 1952, KPK Malaysia (MACC) yang dibentuk tahun 1967, KPK Hongkong (ICAC) yang dibentuk tahun 1974, dan KPK Argentina (1999). Kalau tidak, berarti kita rela menyerahkan masa depan bangsa ini kepada koruptor.

 

  1. KPK tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan melakukan penuntutan

RUU KPK menghapuskan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan. Tugas KPK di bidang penindakan hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan penuntutan dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Dalam RUU KPK ini, disebutkan bahwa yang berhak menuntut adalah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung, atau Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Hal ini tercantum dalam Pasal 53 RUU KPK, dan implikasi dari pasal ini adalah KPK tidak lagi memiliki kewenangan menuntut, dan proses penanganan perkara KPK, tak ubahnya Kepolisian.

KPK tanpa hak menuntut bagaikan harimau tanpa taring, hanya bisa menggertak tanpa bertindak. Seharusnya KPK diberi kewenangan penuh dalam pemberantasan korupsi tanpa pengecualian.

 

  1. KPK hanya bisa menangani perkara korupsi dengan kerugian negara lebih dari 50 Miliar Rupiah

Peningkatan jumlah kerugian negara dalam perkara yang dapat ditangani oleh KPK menjadi minimal Rp 50 Miliar Rupiah, menjadi salah satu pertanda bahwa lembaga ini sedang dikurangi kewenangannya secara besar-besaran. Sedangkan kasus korupsi di bawah Rp 50 miliar, maka KPK harus menyerahkan penyidikan kepada kepolisian dan kejaksaan. Padahal jika berkaca dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berlaku sekarang, nilai kerugian negara yang ditentukan bagi KPK, hanya sebesar Rp 1 Miliar Rupiah. Dengan angka ini, ada banyak perkara korupsi besar (grand corruption) yang juga berhasil diungkap oleh KPK.

Pertanyaan besar yang menjadi turning point adalah, apakah uang Rp 50 Miliar itu tidak bernilai bagi rakyat jelata? Ketika uang sebesar itu dibagikan merata kepada setiap warga miskin di daerah-daerah, maka uang tersebut akan jauh lebih bernilai daripada dibiarkan untuk dimakan sendirian oleh pejabat tidak tahu diri. Apakah uang tersebut bukanlah barang berharga yang patut dilindungi? Padahal ketika seorang pejabat kehilangan uang barang seribu rupiah, maka akan terjadi kegaduhan pada diri pejabat tersebut. Akan timbul perubahan ketika sebuah desa berkategori miskin dan tertinggal diberi dana pembangunan cukup 50% saja dari angka Rp 50 Miliar.

 

  1. KPK lebih diarahkan kepada tugas pencegahan Korupsi

Upaya mendorong KPK menjadi lembaga pencegahan korupsi dapat dilihat secara jelas dalam sejumlah pasal RUU KPK seperti pada pasal 4 yang berbunyi:

“KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan korupsi.”

Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 4 UU KPK yang saat ini berlaku menyebutkan bahwa KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pada pasal 7 RUU KPK pun ditulis bahwa tugas nomor 1 KPK adalah melakukan pencegahan. Sangat berlawanan dengan pasal 6 UU KPK yang saat ini berlaku, yaitu tugas nomor 4 dari 5 tugas. Sekiranya sudah menjadi rahasia publik kalau mencegah dan memberantas adalah dua diksi yang memiliki makna berbeda

 

  1. KPK harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan untuk melakukan penyadapan

Izin penyadapan ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a RUU KPK, yang mewajibkan KPK untuk memperoleh izin penyadapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Permintaan izin penyadapan ini dikhawatirkan justru memperbesar potensi bocornya informasi kepada subjek yang ingin disadap, sehingga proses pengungkapan perkara akan semakin lama.

Suatu gagasan konyol apabila KPK diharuskan memiliki izin untuk melakukan penyadapan, itu artinya para koruptor memliki lonceng yang akan berbunyi jika KPK mulai melakukan penyelidikan karena tidak ada jaminan apapun bahwa informasi permohonan izin tersebut tidak bocor. Maka para koruptor akan memasang strategi agar dapat menghindari penyelidikan KPK melalui penyadapan.

 

 

 

  1. Menjadikan KPK sebagai Lembaga Panti Jompo

Berdasarkan Pasal 30 RUU KPK,  salah satu syarat menjadi pimpinan KPK adalah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan setinggi-tinginya 65 tahun. Syarat ini hanya akan dipenuhi oleh para manula atau pensiuanan pejabat atau yang akrab disapa orang jompo. Padahal sebelumnya dalam UU KPK disebutkan bahwa syarat minimal menjadi pimpinan KPK adalah 40 tahun.

Jika pemimpinnya saja tidak bersemangat dalam menghadapi korupsi, maka dapat dilihat bagaimana kondisi bawahannya. Sangat diperlukan adanya rolling generation yaitu yang muda yang memipin pemberantasan tikus-tikus bangsa. Bahkan data komposisi pegawai KPK yang usianya lebih dari 49 tahun hanya berjumlah 62 orang dari 1102 orang.

 

  1. KPK tidak dapat menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi

Dalam RUU KPK juga dihapus kewenangan KPK di bidang pencegahan yaitu menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Sikap anti korupsi yang harusnya ditanamkan sejak dini akan menjadi tumpul karena KPK tidak memiliki kewenangan lagi dalam menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.

Pengamputasian kewenangan ini akan berimbas pada ketidaktahuannya generasi muda akan pentingnya memberantas korupsi. Kemungkinan terburuknya dapat menyebabkan ketidakpedulian yang sangat besar. Sangat bertolak belakang dari agenda pendidikan anti korupsi dari KPK sepanjang tahun 2014 yaitu Focus Group Discussion dan workshop 53 kali, sosialisasi ke masyarakat 213 kali, pendidikan dan pelatihan 69 kali, dan sebagainya.

 

 

Simpul Utama

Berdasarkan semua hal di atas, jelaslah agenda revisi UU KPK untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika Revisi UU KPK ini disahkan, maka hanya butuh waktu 12 tahun untuk Bangsa Indonesia menghadapi hari kiamat pemberantasan korupsi. Indonesia akan mengalami masa kegelapan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi atau yang kita kenal dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengamanatkan pembentukan badan anti korupsi independen di seluruh anggota PBB. Hal ini sudah diratifikasi bersyarat oleh pemerintah pada tahun 2006, sebagai bentuk keseriusan Indonesia memberantas korupsi. Pertentangan pada pasal 6 ayat (2) akan terjadi bila RUU KPK disahkan.

Corruption Perception Index dari Tranparency International pada tahun 2014 memberikan skor sebesar 34 kepada Indonesia dan menempati peringkat 107 dari 175 negra yang diukur. Masih sangat jauh dari harapan untuk Indonesia terbebas dari cengkraman koruptor dalam waktu singkat. Survey Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada 1500 responden di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar pun menyepakati bahwa 97,9% masyarakat masih percaya dan membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi. Nilai 7,8 dalam skala 10 pun diberikan masyarakat melebihi kepolisian dan kejaksaan. Kepercayaan publik kembali diperkuat dengan tanggapannya pada survey tersebut yang menyebutkan institusi yang sangat prioritas dibersihkan adalah DPR (34%). Kini kita tahu ingin dibawa seperti apa drama kolosal dari wakil rakyat kali ini.

 

Penulis:

Rizky Yudo Atmaja – Presiden BEM STT NF 2015

Ahmad Imaduddin – Koordinator Kebijakan Nasional Badan Detak Gerakan STT NF 2015

 

Referensi :

  1. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
  2. Laporan Tahunan KPK tahun 2014
  3. http://www.antikorupsi.org/en/node/55864
  4. http://news.detik.com/berita/3038317/17-alasan-mengapa-revisi-uu-kpk-harus-ditolak
  5. http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-kpk-kegiatan/290-kpk-lembaga-permanen
  6. http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014
  7. http://www.beritasatu.com/nasional/325149-survei-rakyat-masih-membutuhkan-kpk.html
  8. https://www.selasar.com/khas-selasar/perlukah-merevisi-uu-kpk
  9. https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Corruption
  10. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4daeb43d3eee3/rapor-biru-implementasi-uncac-indonesia
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s